JAKARTA, KATA NALAR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara, Dr. Yansen TP, M.Si, menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran Government Technology (Govtech) Indonesia yang resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di Istana Negara, Senin, 27 Mei 2024.
Acara yang diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ini bertujuan untuk mempercepat transformasi digital dalam layanan pemerintahan di seluruh Indonesia.
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menekankan pentingnya integrasi dan interoperabilitas antar aplikasi, data, serta layanan di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Kita harus memastikan bahwa sistem pemerintahan kita dapat saling terhubung dan beroperasi secara terpadu. Ini adalah langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik,” ujar Presiden Jokowi.
Wagub Kaltara, Dr. Yansen TP, M.Si, menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya digitalisasi pemerintahan di Kalimantan Utara.
“Kami di Kalimantan Utara siap mengimplementasikan arahan Presiden untuk memperkuat integrasi digital dalam pelayanan publik. Ini sejalan dengan visi kami untuk membangun pemerintahan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Yansen.
Selain Wagub Kaltara, acara ini juga dihadiri oleh para Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Walikota, dan Bupati dari berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk mendorong kemajuan teknologi dalam pemerintahan demi pelayanan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan diluncurkannya Govtech Indonesia, diharapkan akan tercipta ekosistem digital pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal. Langkah ini juga diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.
Acara SPBE Summit 2024 dan peluncuran Govtech Indonesia ini menandai babak baru dalam perjalanan digitalisasi pemerintahan Indonesia, dengan harapan dapat membawa perubahan signifikan dalam pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif. (*)
