TARAKAN, KATA NALAR – Jelang penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Pakar Hukum Tata
TARAKAN, KATA NALAR – Pemerhati demokrasi, Muhammad Taufik Akbar menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melonggarkan aturan syarat pencalonan pilkada menguatkan legitimasi
JAKARTA, KATA NALAR – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak
TARAKAN, KATA NALAR – Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan gugatan terhadap Erick Hendrawan Septian Putra, caleg Partai Golkar, Dapil 1 Tarakan tengah.