TARAKAN, KATA NALAR – Prof Yahya Ahmad Zein memaparkan sejumlah persoalan yang perlu menjadi atensi selama tahapan Pilkada Kaltara.
Kata dia, sebagai perhelatan rakyat maka seluruh stakeholder harus berkolaborasi melakukan mitigasi masalah guna memastikan kelancaran pilkada.
“Semuanya sepakat event pilkada harus menjadi event pesta demokrasi untuk semua artinya kita harus bersukacita dengan tetap memperhatikan beberapa aspek mitigasi yang harus dilakukan. Saya kira banyak hal terkait dengan mitigasi yang pertama dari soal keamanan yang harus dijaga,” ujar Yahya usai menjadi pembicara di rapat koordinasi stakeholder persiapan pengawasan pilkada 2024 yang digelar oleh Bawaslu Kaltara, Selasa, 21 Mei 2024 bertempat di Swiss Bell Hotel Tarakan.
Selain faktor keamanan, perlu ada kesamaan pemahaman regulasi kepada seluruh stakeholder. Menurutnya, kesamaan pemahaman itu sangat penting sehingga menciptakan harmonisasi antar lembaga saat pelaksanaan pilkada.
“Stakeholder yang terlibat agar tidak ada lagi kesalahan pemahaman persepsi sehingga dalam implementasinya nanti justru menimbulkan persoalan. Regulasi pilkada ini juga banyak dan berjenjang mulai dari undang-undang sampai ke Peraturan KPU (PKPU),” tuturnya.
Yahya juga menyebut, mitigasi di bidang teknologi informasi perlu dilakukan agar mengantisipasi penyebaran berita hoax yang berpotensi menganggu kondusifitas pelaksanaan nantinya.
“Pemberitaan yang memecah belah di daerah sekuat apapun kompetisi yang terjadi masyarakat harus betul-betul bisa memahami mana informasi yang benar mana informasi yang hoax. Peran media juga penting ketika menghadapi pilkada dalam menangkal berita-berita hoax yang berpotensi memecah belah bangsa,” katanya.
Persoalan data pemilih tak luput harus menjadi perhatian. Dia pun mengingatkan agar sinkronisasi data pemilih dilakukan secara cermat, “Terutama data-data misalnya orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah tidak punya hak suara lagi. Kemudian daftar pindah, daftar pemilih yang berasal dari luar itu juga menjadi bagian penting yang perlu di evaluasi,” tuturnya.
Adapula permasalahan politik uang dan politik identitas yang selalu menjadi momok berbahaya dalam proses demokrasi. Menurutnya, hal ini menjadi tugas dan tanggungjawab seluruh pihak agar paling tidak meminimalisir potensi masalah itu.
“Sosialisasi politik bersih kepada masyarakat itu harus terus digalakkan. Ini menjadi salah satu isu yang cukup konsen kita karena melihat pemilu kita yang memang rata-rata bahwa sulit untuk bisa bisa bersih 100% dari itu. Tapi kita tidak boleh pesimis untuk pilkada ke depan memang kita semua harus menjaga dengan baik, jadi Bawaslu pada porsinya melakukan pengawasan, aparat Kepolisian juga demikian dengan porsinya penegakan hukum yang lain juga termasuk KPU sebagai penyelenggara,“ tukasnya.
