TARAKAN, KATA NALAR – Fenomena politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kembali menjadi sorotan. Praktik pemberian uang atau hadiah demi mempengaruhi hasil pemilu menimbulkan pertanyaan tentang moralitas dan keadilan dalam proses demokrasi. Bagaimana pandangan Islam terhadap praktik ini?
Dian Sandi Utama, Sekretaris Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Utara, menegaskan bahwa politik uang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam Islam, tindakan ini digolongkan sebagai riswah atau suap, yang secara tegas dilarang.
“Rasulullah SAW melaknat pemberi dan penerima suap,” ujar Dian mengutip hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi.
Menurut Dian Sandi, politik uang merusak keadilan dan menghilangkan amanah dalam proses pengambilan keputusan. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum syariat tetapi juga merusak moral masyarakat.
“Pemimpin yang terpilih melalui politik uang cenderung berorientasi materialistik, lebih mengutamakan keuntungan pribadi dan kelompoknya dibanding kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, pemimpin yang terpilih karena uang sering kali tidak memiliki kompetensi yang memadai. Hal ini berpotensi mengabaikan hak-hak individu yang lebih layak memimpin.
“Umat menjadi permisif terhadap kejahatan politik, menunjukkan kemerosotan nilai moral masyarakat,” lanjut Dian.
Lebih jauh, dampak politik uang dirasakan secara luas. Kebijakan yang dihasilkan sering kali bias kepentingan dan berisiko memperburuk kualitas tata kelola pemerintahan. Fenomena ini juga menciptakan ketidakadilan bagi calon pemimpin yang berkompeten namun tidak memiliki sumber daya finansial untuk bersaing.
Untuk itu, Dian mengingatkan umat Islam agar aktif mencegah praktik politik uang. Partisipasi dalam proses politik harus dilakukan secara bersih, adil, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.
“Mendukung pemimpin yang jujur adalah tanggung jawab syar’i yang tidak boleh diabaikan,” pesannya.
Dalam menghadapi Pilkada, Dian mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran politik dan memilih pemimpin berdasarkan integritas, kapasitas, dan komitmen terhadap kepentingan publik.
“Mari kita jadikan demokrasi ini sebagai ajang menciptakan perubahan yang lebih baik, bukan sekadar mencari keuntungan sesaat,” tutupnya.
Fenomena politik uang bukan hanya persoalan hukum tetapi juga tantangan moral yang harus diatasi bersama. Dengan prinsip kejujuran dan keadilan, diharapkan masyarakat mampu mendorong lahirnya pemimpin yang amanah. (*)
