TARAKAN, KATA NALAR – Bawaslu RI turut memberi perhatian khusus kepada Provinsi Kalimantan Utara dalam menyongsong pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.
Hal ini bakal disampaikan oleh Komisioner Bawaslu RI, Lolly Suhenty dalam kunjungan kerjanya yang diagendakan memimpin upacara 17 Agustus di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan besok.
Kesempatan ini bakal dimanfaatkan pula dengan memberi arahan kepada jajaran Bawaslu se-Kaltara guna melakukan pengawasan dengan menggunakan metode dan strategi tepat hingga ke pelosok.
“Secara geografis Nusantara ini berbeda-beda medannya, ada yang sangat besar daratannya dan jauh secara geografis,” terang Lolly Suhenty, saat diwawancarai awak media setibanya di Bandara Juwata Tarakan, Jumat, 16 Agustus 2024.
Ada pula wilayah yang tidak bisa ditempuh melalui jalur darat sehingga harus mengunakan transportasi laut, sungai atau udara menjadi tantangan tersendiri.
“Nah, seluruh geografis yang berbeda ini, tentu menjadi perhatian serius oleh Bawaslu dalam pilkada akan datang, untuk memastikan jajaran di lapangan itu punya metode yang tepat ketika melakukan pengawasan,” katanya.
Kata dia, pengguanaan metode pengawasan yang tepat otomatis akan berbeda dengan strategi. Segmentasi pengawasan yang yang menjadi sasaran tentu akan berbeda pula.
“Pengawasan secara langsung itu terus dan wajib kita lakukan di seluruh level,” tegasnya.
Lanjut Lolly, salah satu sarana pengawasan yang bisa digunakan yakni, melalui media digital, namun membutuhkan kualitas jaringan yang bagus. Sebab, jika di area blankspot maka pengawas pemilu tetap harus pro aktif menjangkau wilayah itu.
“Pengawas pemilu itu harus aktif, tidak boleh pasif,” tegasnya.
Artinya dengan cara turun ke lapangan menjangkau wilayah yang menjadi fokus perhatian. Memastikan informasi yang disampaikan cukup dan pemilihnya bisa kritis, proses yang benar maka semua orang tentu akan menghargai itu.
Disinggung soal dukungan dari Bawaslu RI terhadap jajaran Bawaslu di daerah, kata dia hal itu disesuaikan dengan kondisi geografis, misalnya dalam hal support anggaran.
“Pilkada ini kan menggunakan anggaran di daerah, sehingga dalam konteks ini Bawaslu memiliki keleluasaan untuk memastikan wilayah yang sulit tadi tetap akan dijangkau,” tukasnya.
Karena pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu RI membuka ruang bagi teman-teman di daerah itu, bisa mengusulkan seperti misalnya hal-hal yang tidak ada di Jakarta, tapi ada di Kaltara. “Tidak ada di Jawa, tapi ada di Sebatik. Hal ini bermanfaat supaya pengawasan yang dilakukan tepat secara metode, tepat sasaran dan melalui proses yang benar,” pungkasnya. (*)
