NUNUKAN, KATA NALAR – Klaim sepihak atas pencatutan logo partai Gerindra yang dilakukan oleh salah satu bakal calon Bupati Nunukan menuai protes keras dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Nunukan.
Pencatutan dalam flyer di media sosial tersebut dinilai mengganggu stabilitas politik Pilkada Nunukan. Sebagai bentuk teguran, jajaran DPC Partai Gerindra Nunukan pun berencana menempuh jalur hukum.
Ketua DPC Gerindra Nunukan Haji Nursan, melalui Wakil Sekertaris DPC Gerindra Nunukan Dr. Andi Mulyono, SH. MH. membenarkan adanya pencatutan logo partai Gerindra oleh salah satu bakal calon Bupati Nunukan.
“Secara organisasi kami angkat bicara agar dihentikan penggunaan atau klaim logo yang merasa didukung oleh Partai Gerindra, sedangkan belum ada keluarnya B1.KWK dari DPP,” terang Andi Mulyono, Sabtu, 6 Juli 2024.
Selama belum terbitnya B1.KWK, pihaknya merasa keberatan dan tak memperkenankan individu atau kelompok memasang logo Gerindra bagi Bacalon Bupati Nunukan mana pun.
“Kami menemukan di media sosial ada beberapa orang dan kelompok melakukan itu. Ini sangat mengganggu stabilitas politik yang kami semua harus menahan diri untuk tidak terburu-buru hingga keluarnya B1.KWK,” tegasnya.
Merasa dirugikan, pihaknya lantas berencana menempuh jalur hukum dan administratif guna menyikapi hal tersebut.
“Atas kejadian ini kami akan lakukan gugatan secara administrasi ataupun secara pidana. Karena Gerindra saat ini dirugikan. Kami juga sudah menyampaikan secara lisan ke DPP dan akan menyusul secara tertulis. Tadi ketua DPC sudah melaporkannya,” kata Andi Mulyono yang juga ketua KNPI Kaltara ini.
Ditegaskan, Gerindra tak ingin terburu-buru dan terlalu dini menentukan pasangan. Diperlukan pertimbangan matang dan waktu sesuai ketentuan dan tahapan yang ada dalam memutuskan hal tersebut.
“Pada Pilkada Nunukan kami mengusung kader Gerindra yakni Haji Nursan selaku ketua DPC Gerindra Nunukan. Tentunya jika tidak ada halangan beliau akan ditentukan untuk maju mencalonkan di Pilkada Nunukan. Karena ini perintah dari ketua Umum Partai Gerindra yakni Prabowo Subianto. Dimana kader wajib maju mencalonkan diri sebagai calon Gubernur, Walikota atau Bupati di Pilkada 2024,” pungkas Andi Mulyono. (*)
