TARAKAN, KATA NALAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan melantik petugas ad hoc untuk pemungutan suara ulang di Dapil 1 Tarakan Tengah pada Minggu 23 Juni 2024 di Kantor KPU Tarakan.
Petugas ad hoc yang dilantik di antaranya sebanyak 5 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan sebanyak 15 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) di setiap kelurahan se-Tarakan Tengah.
Anggota KPU Tarakan, Hendry menjelaskan pelantikan badan ad hoc ini merupakan persiapan pelaksanaan PSU di Dapil 1 Tarakan Tengah. Sesuai instruksi KPU RI, PPK dan PPS yang dilantik ini ialah petugas ad hoc untuk Pilkada yang ditugaskan untuk melaksanakan PSU pada 13 Juli 2024 mendatang.
“Jadi ini memang hari terakhir untuk perekrutan PPK PPS (untuk PSU). Jadi sudah harus dilantik hari ini. Itu PPK PPS yang pilkada karena di surat edaran instruksinya itu memerintahkan kita untuk menugaskan kembali penyelenggara pemilu (pilkada) tingkat kelurahan dan kecamatan untuk diperbantukan di PSU,” terang Hendry.
Kendati menggunakan PPK dan PPS Pilkada, ditegaskan hal itu tidak akan mengganggu tahapan Pilkada yang semakin padat. Hal ini justru dinilai lebih mempermudah persiapan PSU yang semakin mendekati hari pelaksanaan.
“Masa kerja mereka dua bulan sampai selesai PSU. Karena memang kita mau pilkada ini sukses jadi di awal kita melihat kinerja teman-teman yang masih bagus makanya direkrut,” tuturnya.
Hendry menambahkan, terkait perekrutan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), KPU akan mengaktifkan kembali petugas Pemilu 2024 lalu. Namun, apabila ada yang enggan bekerja kembali atau tidak memenuhi syarat sebagai KPPS maka akan dilakukan pergantian.
“KPPS terakhir tanggal 26 Juni ini perekrutan. Sekarang sudah mulai kita lakukan pemberkasan yang masih bersedia. KPPS lama juga yang kita diarahkan untuk direkrut, kalau tidak bersedia kita carikan penggantinya dengan metode penunjukan langsung atau kerjasama. Tapi wajib memenuhi pemberkasan yang dipersyaratkan di aturan kita,” katanya.
Kata Hendry, perekrutan KPPS tersebut tetap memberlakukan syarat administrasi seperti surat kesehatan dan lainnya. Hal itu dilakukan guna memastikan kesehatan dan keselamatan kerja para petugas.
“Teman-teman sudah berkoordinasi dengan puskesmas di dua kelurahan itu sudah membuat jadwal untuk pemeriksaan kesehatan. Senin akan di follow up lagi untuk di kelurahan lain,” lanjutnya.
“Karena kita akan memastikan kesehatan teman-teman. Sudah banyak pengalaman kita terkait masalah kesehatan ketika melakukan pekerjaan yang bebannya terlalu berat,” pungkasnya (*)
