TARAKAN, KATA NALAR – Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Kota Tarakan menggelar dialog pilkada 2024 bertajuk “Tantangan Demokrasi Dalam Pilkada Calon Tunggal”. Kegiatan ini merupakan kolaborasi dengan Bawaslu Tarakan.
Digelar di Restu Coffe, Minggu, 8 September 2024, dialog ini menghadirkan narasumber Ketua KPU Tarakan, Dedi Herdianto dan Anggota Bawaslu Tarakan, Andi Muhammad Saifullah.
Kegiatan ini dirangkaikan pula dengan deklarasi Pilkada damai yang dipimpin oleh Ketua GPN Tarakan, Sukri Rabin Agus dan diikuti oleh puluhan peserta dari kalangan anak muda Tarakan.
Sukri Rabin Agus mengatakan, kegiatan dialog ini merupakan sebagai bentuk kontrol sosial GPN dalam menyampaikan kepada seluruh lapisan pemuda untuk memahami persoalan terkini terkait dengan pelaksanaan Pilkada tahun 2024.
“Supaya setiap masyarakat benar-benar tahu bahwa pelaksanaan Pilkada kita ini dengan kontestasi yang ada tidak menjadi apatis tapi tetap berpartisipasi aktif dalam hal ini masyarakat juga harus memiliki pengetahuan yang cukup berkaitan dengan Pilkada 2024,” kata Sukri.
“Selain itu kami juga melaksanakan deklarasi Pilkada damai tahun 2024 supaya tahapan itu berjalan dengan lancar, aman dan damai,” sambungnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Tarakan, Andi Muhammad Saifullah mengajak GPN untuk berpartisipasi melakukan pengawasan bersama Bawaslu.
Menurutnya, banyak hal yang bisa pemuda lakukan untuk bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan Pilkada.
“Pertama bisa ikut menyampaikan informasi-informasi kepemiluan atau pilkada kepada pihak masyarakat sekitar,” tutur Saifullah.
Pihaknya bahkan berharap, GPN pro aktif menyampaikan atau melaporkan jika ada dugaan pelanggaran pilkada.
“Salah satu pihak yang strategis kita lakukan pengawasan partisipatif itu kan pemuda, seperti kawan-kawan GPN ini. Pertama lebih idealis, belum terlalu terkontaminasi politik praktis dan juga kita lihat mereka sebagai penerus bangsa lah,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Tarakan, Dedi Herdianto menyebut hal yang menjadi tantangan terkait dengan partisipasi masyarakat menjelang Pilkada ditengah calon tunggal yakni, gerakan golput. Mengantisipasi hal itu, pihaknya pun gencar melakukan sosialisasi.
Ia menjelaskan, sosialisasi ini pada hakikatnya ingin menyampaikan bahwa pasangan tunggal ini adalah bagian dari pada pelaksanaan tahapan yang sudah dijalankan. Pihaknya juga sudah memberikan kesempatan untuk melakukan perpanjangan pendaftaran dengan harapan adanya paslon yang lain.
“Tetapi sampai batas akhir yang kita tentukan ternyata hanya satu paslon. Sehingga agar tetap menjaga angka partisipasi itu, jika pun semisalnya masyarakat ingin tidak memilih pasangan yang ada, bisa menggunakan hak pilihnya di kolom kosong ini,” kata Dedi Herdianto.
“Tetapi, bukan dalam artian statement saya hari ini untuk mengarahkan. Hanya saja ini adalah alternatif yang disediakan oleh KPU,” lanjutnya.
Pihaknya terus berupaya untuk memberikan pendidikan politik, karena berdasarkan amanat undang-undang pemilu partisipasi masyarakat salah satu bentuknya yakni, pendidikan politik.
Ia menjelaskan, agenda pendidikan politik harus diberikan pemahaman mengapa masyarakat harus memilih. Kenapa KPU-Bawaslu itu ada. Apa dampaknya ketika kita melakukan pemilihan.
“Perlu kita ketahui bersama, pemilihan ini kan sarana demokrasi bangsa. Sarana untuk menyatukan pemahaman atau pandangan politik yang berbeda dan disatukan oleh momen yang sama yaitu pemilu, begitu pun di Pilkada sarana integrasi untuk pembangunan untuk tingkat daerah,” pungkasnya. (*)
