TARAKAN, KATA NALAR – Guna menjawab kebutuhan akan peningkatan kapasitas tenaga pengajar di Kalimantan Utara, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Borneo Tarakan (UBT) berencana melaunching mata kuliah ‘Pendidikan di Daerah Terpencil’. Launching mata kuliah ini rencananya akan dihadiri langsung oleh Sekjen Kemendikbud, Suharti pada 4 Juni 2024 mendatang.
“Nanti ada bu Sekjen Kemendikbud yang akan datang tanggal 4 Juni nanti. Kita akan melaunching mata kuliah di ‘Pendidikan di Daerah Terpencil,” ujar Dekan FKIP UBT, Suyadi Ph.D saat diwawancarai katanalar.com.
Kata Suyadi, mata kuliah pendidikan di daerah terpencil merupakan konsep pendidikan yang menyesuaikan karakteristik wilayah. Mengingat, kondisi geografis dan kultural di Kaltara yang menantang perlunya para tenaga pendidik agar disiapkan ketika mengajar di daerah terpencil.
“Agar ketika dia (tenaga pendidik) mengajar di Lumbis Ogong misalkan, kamu akan menghadapi kondisi masyarakatnya begini psikologisnya, kulturalnya begini, geografis kaya begini. Selama ini kan gak terpikirkan. Makanya banyak penerimaan pegawai, dia jadi PNS disana cuma satu bulan terus pindah di tempat lain karena enggak disiapkan dari awal ini ketika dia akan mengajar di daerah perbatasan,” tuturnya.
Mata kuliah ini merupakan hasil inovasi antara FKIP UBT bekerjasama dengan pemerintah Australia yang konsen pada isu-isu pendidikan di daerah terpencil.
“Selama ini kan gak pernah memikirkan inovasi tadi. Inovasi pemerintah Australia menjadikan mata kuliahnya menjadi satu mata kuliah wajib fakultas pendidikan. Makanya kami ada kurikulum nanti mewajibkan ada kurikulum pendidikan di daerah terpencil untuk menyiapkan mental-mental kepada tenaga pendidik ketika mengajar di pedalaman,” katanya.
Ia pun membeberkan jika masalah kualitas dan jumlah guru di Kaltara yang masih belum memadai, utamanya di daerah perbatasan. Bahkan, ia menyebut ada sekolah tertentu yang hanya berisi seorang kepala sekolah, seorang staff tata usaha, dan seorang guru.
“Di Kaltara butuh banyak guru dan jumlah guru ini masih kurang. Apa lagi daerah perbatasan ada yang satu sekolah ketika saya ke pedalaman cuma kepala sekolah, TU dan satu guru. Di Lumbis, Sebuku dan di daerah pedalaman Malinau dan macam-macam. Dia jumlah siswa nya gak banyak sih, ada yang satu sekolah cuma 5 atau 3 murid,” bebernya.
Menurut Suyadi, pendidikan di Kaltara perlu menjadi perhatian seluruh pihak. Pemerintah dinilai harus lebih pro aktif memikirkan masalah pendidikan. Sebab, kata dia, pendidikan mesti dimaknai sebagai investasi sumber daya manusia demi kemajuan Kaltara kedepan dan bukan dipahami sebagai pengeluaran semata.
“Perlu peran semua pihak, khususnya pemerintah harus memperhatikan kualitas guru. Kalau gurunya belum terlatih bagaimana terlatih. Endingnya ya soal anggaran (pendidikan). Kecuali sejak awal bagaimana seleksi guru itu dilakukan secara ketat. Bagaimana perlu pelatihan secara intensif kepada guru agar paham setiap karakter anak dan seterusnya,” pungkasnya. (*)
