TARAKAN, KATA NALAR – Suarakan protes terkait kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diwacanakan pemerintah, puluhan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi depan Kantor DPRD Tarakan pada Senin 10 Juni 2024. Selain orasi, aksi unjuk rasa ini pun diwarnai bakar ban oleh para mahasiswa.
“Mengenai aksi tuntutan yang menginginkan dicabuthya kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ini membuktikan kami mahasiswa di Tarakan atensi dengan isu-isu nasional,” kata Daru Teguh Prakoso, koordinator aksi Aliansi Tapera.
“Dengan aksi ini kami harapkan DPRD Tarakan menyampaikan rekomendasi ke pemerintah provinsi hingga ke pusat,” imbuhnya.
Aliansi yang terdiri dari HMI Cabang Tarakan, BEM Universitas Borneo Tarakan, Politeknik Bisnis Kaltara ini menilai kebijakan pemerintah melalui Tapera justru dianggap merugikan rakyat.
“Alasan menolak Tapera, lantaran peraturan ini sebenarhya sudah ada sejak 2016. Dan Tapera ini menurut kami peraturannya bukan pro rakyat, malah menyengsarakan rakyat,” jelas Daru.
“Yang dinilai merugikan, dimulai dari potongan gaji 3 persen setiap pegawai yang ada,” lanjutnya.
Selain itu, massa aksi juga melayangkan dua tuntutan lainnya.
“Ada tiga tuntutan yang kami sampaikan pada aksi ini selain Tapera. Diantaranya kami tolak komersialisasi pendidikan dan juga kami menolak kriminalisasi aktivis,” katanya.
Sementara itu, menanggapi aksi ini, Wakil Ketua 2 DPRD Tarakan, Yulius Dinandus menyatakan sikap yang sama menolak Tapera.
“Yang berhubungan dengan Tapera dengan pantang saya pribadi menolaknya juga,” tegas Yulius.
Berdasarkan beberapa indikator, Yulius lantas membeberkan alasan ikut menolak Tapera
“Yang sudah dijalankan dibeberapa lembaga saja tidak beres. Apalagi sekarang mau diserahkan lagi ke masyarakat, investasi apalagi untuk negara untuk merugikan rakyat,” terangnya.
“Maka saya selaku pimpinan DPRD dan secara pribadi juga menolak yang namanya Tapera, pungkasnya. (*)
