TARAKAN, KATA NALAR – Menghadapi pemungutan suara ulang (PSU) di Kota Tarakan, Bawaslu akan mengaktifkan kembali petugas Ad Hoc di Dapil 1 Tarakan tengah. Kebijakan penggunaan kembali para petugas Ad Hoc pada Pemilu 2024 lalu itu merupakan arahan dari Bawaslu RI pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan dilakukan PSU di Dapil 1 Tarakan.
“Instruksi Bawaslu RI kita akan merekrut kembali pengawas Ad Hoc kita. Karena kita kan ada pengawas TPS dan itu akan kita rekrut kembali. Diaktifkan kembali, karena kemarin kan sudah habis masa kerja petugas Ad Hoc nya, itu instruksi terakhir yang kami peroleh dari tim SDM Bawaslu RI,” ungkap Anggota Bawaslu Kalimantan Utara (Kaltara), Arif Rochman, Sabtu 15 Juni 2024 di Tarakan.
Arif mengatakan, pihaknya sangat siap untuk mengawasi pelaksanaan PSU. Menurutnya, mengaktifkan kembali petugas Ad Hoc akan mempermudah persiapan, sebab putusan MK atas PSU tersebut mesti dilaksanakan paling lama 45 hari sejak dibacakan pada 6 Juni 2024 lalu.
“Saat ini kita tidak mengkhawatirkan itu (tenaga petugas Ad Hoc) karena kalau merekrut ulang dari awal itu kan lama, sementara 45 hari sejak dibacakan PSU itu harus sudah selesai di Tarakan tengah,” tuturnya.
Arif membeberkan, Bawaslu Kaltara dan Tarakan juga telah berkoordinasi untuk melakukan sejumlah persiapan untuk mengawal PSU tersebut. Petugas Ad Hoc juga dipastikan akan bekerja penuh waktu dilapangan dalam mengawasi pemilihan.
“Tugas-tugas dari pada pengawas Ad Hoc kita tidak ada durasi waktu. Kita kan bertugas itu full. Apalagi pada tahapan dilapangan kita tetap stand by sehingga kerja penuh waktu kita siap kapan pun ketika kita diminta untuk kerja di pengawas TPS,” tegasnya.
Selain itu, mengantisipasi sejumlah kerawanan, lanjut Arif, pihaknya telah melakukan pemetaan terkait dengan aspek keamanan, politik uang, dan mobilisasi massa.
“Kita coba untuk memetakan kerawanan salah satunya kita mencegah money politik, kemudian kita juga mencegah berkembang isu-isu terkait dengan politik identitas,” terangnya.
Soal aspek keamanan, ia mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan.
“Kita sudah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian utamanya Polres Tarakan pada saat PSU awal. Insyaallah kita saat ini juga sedang melakukan komunikasi terkait pemetaan keamanan,” ungkapnya.
Arif turut menghimbau kepada masyarakat agar tak terpengaruh ajakan mobilisasi massa saat pelaksanaan PSU sehingga tidak terjadi hal-hal yang bisa menciderai demokrasi.
“Kalau mobilisasi massa kita harapkan juga tidak terjadi ya. Kita anggap aja PSU seperti pemilu kemarin, kita datang ke TPS kita menyampaikan hak kita di TPS sehingga tidak ada mobilisasi yang berlebihan sehingga menimbulkan kerawanan terkait dengan kerawaran dan sebagainya,” sambungnya.
Terakhir ia mengajak kepada seluruh pihak bersama-sama mengawasi jalannya pemungutan suara ulang tersebut. Pihaknya tak henti-hentinya melakukan sosialisasi pengawasan untuk menekan politik uang di masyarakat.
“Termasuk kita harapkan teman-teman media juga mengonfirmasikan bahwa kerja-kerja pengawasan pemilu terkait dengan pencegahan politik uang itu juga bisa sampai kepada masyarakat,” tutupnya (*)
