TARAKAN, KATA NALAR – Bawaslu Kalimantan Utara (Kaltara) akan menggodok Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) pada Pilkada 2024. Penyusunan IKP ini akan dilakukan secara serentak seluruh Indonesia. Namun, saat ini Bawaslu Kaltara masih menunggu indikator dan variabel IKP dari Bawaslu RI.
Anggota Bawaslu Kaltara, Arif Rochman mengungkapkan, pihaknya akan hadir pada penyusunan IKP bersama Bawaslu RI pada 24 Juni mendatang di Yogyakarta.
“Setelah kita dapatkan indikator dan variabelnya akan kita sampaikan kembali. Kita juga diundang ke Jogja, nanti akan lengkap disana ditentukan indeks kerawanan Pilkada di Kaltara dan kabupaten kota nya,” terangnya, Selasa, saat dikonfirmasi katanalar.com, 17 Juni 2024.
Dalam pengukuran IKP, lanjut Arif, Bawaslu Kaltara mendapatkan arahan langsung dari Bawaslu RI. Setelah itu, pihaknya akan memberi arahan dan bimbingan IKP ke Bawaslu kabupaten kota di Kaltara.
Bawaslu Kaltara juga diminta untuk melakukan pemetaan pada setiap tahapan Pilkada, demi mengantisipasi kerawanan yang berpotensi terjadi.
“Supaya bisa diantisipasi, agar tidak terjadi kerawanan itu. Dari IKP itu kita harus hati-hati. Sehingga potensi terjadinya pelanggaran bisa diantisipasi lebih awal,” tutur Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kaltara ini.
Adapun di antara aspek kerawanan dalam IKP yang paling disorot ialah terkait keamanan, politik uang, dan politisasi sara.
“Nanti akan diperoleh berapa variabelnya dan indikatornya apa. Ada tiga wilayah untuk penyusunan IKP ini, kemarin itu di Sumsel, Sulsel dan tanggal 24 nanti di Jogja,” lanjutnya.
Diungkapkan, pada Pemilu 2024 lalu Kaltara masuk kedalam kategori ringan IKP secara nasional. Kaltara dinilai wilayah dengan potensi kerawanan yang rendah selama pelaksanaan pemilu terutama pada aspek keamanan.
Selain itu, hal yang paling rawan dan lazim di dalam indikator IKP secara nasional ialah politik uang. Politik uang dianggap menjadi tantangan serius secara nasional dalam perhelatan Pemilu lalu.
“Alhamdulillah dari launching IKP nasional kita termasuk masuk kategori kerawanan ringan sekali untuk Pilpres dan Pileg kemarin. Salah satu indikatornya kita mengacu kepada terkait dengan keamanan, isu sara dan sebagainya,” pungkasnya. (*)
