TARAKAN, KATA NALAR – Bawaslu Kalimantan Utara menerbitkan pemberitahuan status laporan terkait perkara dugaan ijazah palsu caleg partai Gerindra, Dapil Tarakan Utara, Suryadi Sangkala pada tanggal 16 Agustus 2024.
Dalam surat bernomor: 46/PP.01.01/K.KL/08/2024, Bawaslu menyatakan bahwa berdasarkan sangkaan pasal 520 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, perkara itu tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan.
Kendati begitu, perkara itu direkomendasikan ke Kepolisian Daerah Kalimantan Utara untuk ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran perundang-undangan lain dengan sangkaan pasal 69 undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Anggota Bawaslu Kaltara, Fadliansyah menjelaskan, perkara itu tidak dapat dinaikkan ke tingkat penyidikan berdasarkan dugaan pelanggaran pidana pemilu pasal 520 undang-undang Pemilu lantaran tidak terbukti terkait dugaan ijazah palsu. Sedangkan rekomendasi ke Polda dilakukan karena mengandung dugaan pelanggaran diluar undang-undang pemilu sebagaimana pasal 49 ayat (1) perbawaslu no 7 tahun 2022 tentang dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.
“Secara formil ijasah yg diduga palsu itu tidak terbukti karena badan atau pejabat yg mengeluarkan ijasah tersebut menerangkan bahwa ijasah tersebut asli dan setelah diuji melalui scan barcode dalam SHUN sesuai dengan nama terlapor,” terang Fadliansyah selaku koordinator divisi penanganan pelanggaran dan data informasi ini saat dikonfirmasi via telpon.
Fadliansyah menguraikan, perkara tersebut diteruskan untuk ditindaklanjuti ke pihak Polda Kaltara lantaran dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya proses pendaftaran paket A, B, dan C yg tidak obyektif dan tidak akuntabel sebagaimana amanah pasal 74 ayat (1) dan pasal 82 ayat (1) PP no. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
“Kita juga temukan adanya kriteria kelulusan peserta didik yg tidak sesuai ketentuan pasal 5 ayat (3) permendikbud no.97 tahun 2013,” tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, Suryadi Sangkala dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hantam ke Bawaslu Kaltara dan diregister dengan nomor 002/REG/LP/PL/PROV/24.00//II/2024. Dalam laporannya, Suryadi Sangkala diduga telah melakukan pelanggaran Pasal 520 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karena diduga telah menggunakan ijazah palsu untuk maju dalam sebagai caleg.
Dalam laporan tersebut, juga didukung bukti berupa 5 lembar salinan pengumuman KPU Kota Tarakan tentang Calon Tetap DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024. Kemudian, ada 2 lembar salinan berita acara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Tarakan Utara Pemilu Tahun 2024.
Terakhir, satu lembar salinan ijazah pendidikan kesetaraan program paket C Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pelajaran 2016/2017 yang dikeluarkan oleh PKBM Melati II Tarakan atas nama Suryadi Sangkala.
Sementara itu, Bawaslu Kaltara juga telah memanggil Suryadi Sangkala untuk diperiksa terkait laporan dugaan ijazah palsu tersebut, beberapa waktu lalu. (*)
