TARAKAN, KATA NALAR – Sebagai pihak terkait yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengamanan, Polres Tarakan menegaskan siap dalam mengamankan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Dapil 1 Tarakan Tengah. Namun, hingga saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari KPU Kota Tarakan.
“Juknis pelaksanaan PSU belum kami dapatkan. Masih kami tunggu karena info terakhir teman-teman KPU masih rapat di Jakarta,” tegas Kapolres Tarakan, AKBP Ronaldo Maradona baru-baru ini.
Kata Kapolres, apapun juknis yang nantinya dijelaskan oleh KPU, Kepolisian lalu akan menyusun skema pengamanan sesuai pelaksanaan yang akan diselenggarakan oleh panitia.
“Nanti teknisnya akan kita sampaikan ketika sudah ada juknis,” lanjutnya.
Pelaksanaan PSU kali ini pun dikatakan sedikit berbeda dengan sebelumnya yakni hanya diadakan di satu TPS, sementara PSU yang akan diadakan pada 13 Juli mendatang ini tentu akan menyesuaikan kekuatan personel yang dibutuhkan untuk mengamankan 194 TPS pada 1 Dapil Tarakan Tengah.
“Kemarin PSU di satu TPS itu ada dua orang, ada juga dua orang untuk tiga dan empat TPS. Kalau PSU di Dapil Tarakan Tengah ini mungkin di satu TPS empat atau lima personel,” imbuhnya.
Selain itu, salah satu kerawanan yang menjadi atensi pihaknya yaitu politik uang. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Bawaslu Tarakan dalam mencegah politik uang di Dapil Tarakan Tengah.
Ronaldo menjelaskan, pelanggaran politik uang tidak bisa langsung ditindak oleh pihaknya. Sebab, laporan itu bersifat aduan yang harus berangkat dari warga yang mempunyai hak pilih atau pengawas pemilu.
“Sudah kami diskusikan, kalau ada tindak pidananya, nanti ditangani Bawaslu lalu dibuatkan laporan polisi baru kami yang tangani,” katanya.
Pihaknya pun berpesan agar seluruh pihak menyikapi PSU ini secara bijak. Kendati adanya kekecewaan dari sejumlah caleg terpilih, menurutnya hal itu merupakan kewajaran.
“Ya kita harapkan tetap sesuai aturan yang berlaku. Kalau kita tetap siap mengamankan PSU,” pungkasnya. (*)
